Galeri
Mechandise

Siti Musdah Mulia


Monday ,30 November -0001

Siti Musdah Mulia. Nama Siti Musdah Mulia mulai dikenal public sekitar akhir tahun 2004. Ketika itu publik digegerkan dengan terbitnya counter legal draft Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebuah rancangan untuk mengkritis KHI yang sudah lebih dulu ada. Bagaimana tidak, sejak disahkan pada tahun 1991 melalui Instruksi Presiden, KHI menjadi rujukan para hakim agama dalam memutus perkara di pengadilan agama. Siti Musdah Mulia adalah ketua tim penyusun draft KHI tandingan ini.

Bersama sebelas pakar dari pelbagai bidang ilmu, seperti ilmu tafsir, hadist, kitab klasik serta perundang-undangan, Musdah menawarkan gagasan baru dalam KHI, terutama mengenai konsep pernikahan yang dianggap mapan di masayarakat. Dalam penyusunannya, Musdah menggunakan pendekatan "modern", gender, hak asasi dan demokrasi, selain pendekatan hukum Islam. Ia melihat hingga hari ini kaum perempuan kerap jadi korban ketidakadilan. Musdah berpandangan perempuan sejajar dengan laki-laki dalam menunaikan tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia di muka bumi. "Saya hanya ingin mengembalikan prinsip Islam yang humanis dan ramah terhadap perempuan", katanya. Dibesarkan dalam lingkungan dengan tradisi Islam yang taat dan ketat, ia menempuh pendidikannya di pesantren. Ia lantas kuliah di IAIN Alauddin, Makasar dan lulus pada 1982.

Pikirannya mulai terbuka setelah ia pindah ke Jakarta untuk melanjutkan studi di IAIN Syarif Hidayahtullah. Di kampus ini, ia berkenalan dengan pemikiran-pemikitan Profesor Hasrun Nasution. Lulus dari program doctoral bidang Pemikiran Politik Islam pada 1997, ia semakin mantap mengajar di pascasarjana institute tersebut (kini universitas). Tidak hanya memperjuangkan hak-hak perempuan di dalam kesetaraan gender, disela-sela kesibukannya sebagai peneliti dan dosen, ia juga giat mengadvokasi kelompok minoritas, seperti aliran Ahmadyah atau kelompok gay dan lesbian. Sebelumnya, ia sempat aktif di Fatayat, organisasi yang bernaung dibawah Nahdatul Ulama, baik di kepengurusan pusat ia pernah menjabat Sekretaris Umum hingga Wakil Ketua.

Perempuan kelahiran Bone 51 tahun silam ini sudah terlibat advokasi Ahmadyah sejak sekelompok Mirza Ghulam Ahmad ini terusir dari kampungnya di Nusa Tenggara Barat sekitar tahun 2000. Ketika pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang aliran Ahmadyah, ia menentang dan meminta pemerintah membatalkannya. Surat keputusan itu dinilai sebagai bentuk diskriminasi terhadap penganut keyakinan tertentu. Ketika kekerasan yang menimpa warga Ahmadyah makin meningkat, bersama Indonesian Conferene on Religion and Peace—organisasi non-pemerintah yang getol mendorong dialog antar agama dimana ia menjabat sebagai ketua---ia mengutuk keras penyerangan itu.

Menurutnya, kekerasan itu menunjukkan kegagalan umat Islam dalam menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang santun dan menjunjung tinggi pluralism. Musdah juga menjadi salah satu penentang Rancangan Undang-Undang Pornografi sebelum disahkan akhir Oktober 2008. Ia mendesak Dewan Perwakilan Rakyat menunda pengesahan rancangan itu. Alasannya saat itu, "maraknya kekerasan mengatasnamakan agama dan keyakinan tertentu, premanisme berkedok agama, seakan mendapatkan justifikasi dari RUU ini". Kelantangan Musdah membela perempuan dari kelompok minoritas tertentu mengundang kecaman. Disejumlah media, terutama media online, kelompok-kelompok yang merasa tersentil ramai-ramai mencacinya. Toh Musdah "tutup kuping". Ia tetap gigih menyuarakan apa yang diyakininya. Sekali lagi, Musdah menegaskan sikapnya untuk menolak tunduk.

 



Kembali ke penerima