Galeri
Mechandise

Koalisi Masyarakat Sipil Mengutuk Tragedi Sleman

Koalisi Masyarakat Sipil sedang melakukan diskusi. (foto: elsam.or.id)


Monday ,25 March 2013

Kategori :

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan mengutuk keras aksi penyerangan dan eksekusi empat orang di lembaga permasyarakatan (Lapas) Sleman, Yogyakarta. Tindakan itu mengancam kehidupan demokrasi dan penegakkan hukum. Tindakan eksekusi diluar proses hukum itu hanya terjadi di negara-negara yang otoriter.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari Imparsial, Kontras, YLBHI, Elsam, HRWG, ICW, LBH Pers, Ridep Institute, LBH Jakarta, IDSPS, Lespersi, KSPI, menilai, aksi-aksi kekerasan terhadap tata sistem hukum tidak bisa dianggap enteng oleh pemerintah.

Tragedi di Sumatera Selatan dan di Yogyakarta seharusnya menjadi perhatian serius yang harus segera dibenahi. Pasalnya, jika tindakan-tindakan kekerasan itu terus berlangsung maka Indonesia bisa masuk dalam situasi dan kondisi negara yang gagal (failed states).

Karena itu koalisi mendesak aparat kepolisian untuk segera mengungkap kasus ini secara terang benderang dan tidak boleh menutup-nutupi peristiwa penyerangan yang terjadi. Aparat kepolisian juga harus berani menemukan siapa dalang dan pelaku dari penyerangan tersebut.

Pasalnya, di duga penyerangan dilakukan secara terorganisir, terencana, terlatih dan memiliki kapasitas penggunaan senjata secara profesional. Hal itu terlihat dari cara penyerangan yang dilakukan secara sistematis, cepat dan taktis serta penggunaan persenjataan yang memadai yakni senjata AK 47, FN dan Granat.

Aparat kepolisian juga seharusnya memfokuskan kerja dengan menarik benang merah antara peristiwa penyerangan Lapas dengan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh empat orang tersebut.Di situlah kemungkinan besar motivasi penyerangan akan terjawab dan para pelaku penyerangan bisa terungkap.

Selain itu, terkait dengan tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI di masa reformasi ini, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah dan parlemen untuk segera melakukan agenda reformasi peradilan militer dengan cara melakukan revisi UU no 31/1997.

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) maka sudah seharusnya anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum diperlakukan sama dengan warga negara lainnya untuk dapat di adili dalam mekanisme peradilan umum. Lebih dari itu, agenda reformasi peradilan militer sesungguhnya telah menjadi mandat dari UU TNI no 34/2004, Pasal 65.

Dengan berjalannya reformasi peradilan militer maka diharapkan akan memberikan kontribusi positif di dalam meminimalisasi aksi kekerasan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI. (redaksi) 


Berita lainnya


 


Kembali ke berita