Galeri
Mechandise

Mengapa Pelanggaran HAM Terus Berulang?

Aksi teaterikal memperingati tragedi Semanggi II yang menewaskan seorang mahasiswa dan dan 11 orang lain serta menyebabkan 217 korban luka-luka. (foto: www.citizenjurnalism.com)


Monday ,04 March 2013

Kategori : Perspektif

Empat belas tahun sudah reformasi berlalu di negeri ini, namun proses penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dinilai tak mengalami kemajuan signifikan. Hal itu terlihat dari mandeknya upaya pemulihan hak dasar dari para korban pelanggaran HAM.

Dari beberapa lembaga negara yang harusnya bertanggungjawab, hanya Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang cukup aktif berkontribusi atas proses pemulihan hak korban.

Sehingga, bukannya perbaikan yang terjadi, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, pemerintah malah menunjukkan arogansinya, dengan mengeluarkan beberapa UU yang bertentangan dengan HAM. Sebut saja UU Intelijen, pembahasan RUU Kamnas dan masih banyak yang lainnya. Semua itu mengarah kepada sikap represif pemerintah. Bahkan cenderung kembali ke orde baru.

Padahal, jika mau, masih banyak peraturan yang bisa diterbitkan pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Seperti meratifikasi Statuta Roma, konvensi anti penghilangan paksa dan lainnya.

Lemahnya perspektif HAM ini juga dapat dilihat di bidang reformasi sektor keamanan. Walau dalam produk perundang-undangan telah ada  perspektif HAM, seperti di UU Polri dan UU TNI, namun dalam pelaksanaannya tindak pelanggaran HAM kerap terjadi, misalnya, penyiksaan.

Berulangnya pelanggaran HAM menjadi indikator ketidakmampuan pemerintah dalam  memberi rasa aman bagi rakyatnya. Pemerintah juga dianggap tak mampu mengungkapkan kebenaran atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Pasalnya, pemerintah tidak memiliki goodwill yang kuat untuk membongkarnya. Pemerintah juga kesulitan mengevaluasi kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.

Sehingga tidak heran, ketika kasus pelanggaran HAM berat seperti tragedi kemanusiaan 1965 -1966 tidak pernah tuntas hingga sekarang. Hal ini yang menyebabkan kejadian serupa akan terjadi lagi di masa-masa selanjutnya.

Contoh nyatanya adalah ketika ada suatu kelompok masyarakat dengan ideologi tertentu, merasa sah-sah saja melakukan penyerangan dan intimidasi terhadap kelompok lain yang berbeda ideologi. Itu lah sebabnya, kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu harus segera diselesaikan.  

Sementara di satu sisi, Indonesia adalah negara berkembang yang sedang mengalami keadaan transisional. Sebuah kondisi dimana Indonesia sedang mengarah ke era demokrasi, setelah sebelumnya di pimpin oleh rejim yang otoriter.

Mengutip teori ilmuwan politik asal Amerika Serikat, Samuel P. Huntington, hal pertama yang harus dilakukan sebuah negara yang mengalami proses transisi adalah menanamkan nilai-nilai demokrasi. Salah satu caranya, dengan menyeret rezim yang bersalah ke pengadilan.

Proses ini menjadi penting, karena dalam demokrasi penegakan hukum diperlukan keadilan. Namun, dalam praktiknya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Setiap negara tentunya memiliki metoda tersendiri dalam menuntaskan pelanggaran HAM.

Indonesia misalnya, penyelesaian pelanggaran HAM berat dilakukan melalui beberapa tahap. Seperti, membentuk Komisi Pengungkapan Kebenaran. Lalu di waktu berikutnya, mulai dibentuk Komisi Rekonsiliasi.

Namun dalam pelaksanaanya, kerap muncul pertentangan tentang apakah mengutamakan mekanisme pengadilan HAM atau mengedepankan pengungkapan kebenaran dengan tidak membawa pelaku ke meja hijau?

Hal ini yang terjadi pasca jatuhnya rejim Soeharto. Namun hingga saat ini, tak banyak pelaku kejahatan HAM yang akhirnya di hukum. Padahal, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan HAM. Artinya negara mesti serius menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Selain itu, negara berkewajiban untuk memulihkan nama baik para korban.

Sehingga, ketika negara tidak mampu melakukan hal tersebut, Indonesia tak layak mengaku sebagai negara hukum. Jika kita ingin meniru negara yang lebih maju dalam hal upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, harusnya Indonesia juga bisa. Misalnya dengan menagih pertanggungjawaban pemerintah.

Langkah pertama bisa dimulai dengan mengungkap kebenaran atas peristiwa yang terjadi. Hal ini penting, agar masyarakat mengetahui peristiwa yang sebenarnya berdasarkan fakta. Baru langkah selanjutnya melakukan penuntutan terhadap negara.Negara dituntut untuk memenuhi rasa keadilan para korban.

Sayangnya, penyelesaian yang terjadi, khususnya pasca reformasi, sifat penyelesaian kasusnya lebih bersifat kompromistis. Sehingga, apa yang diharapkan tidak sepenuhnya berhasil. Buktinya bisa dilihat pada penyelesaian HAM berat Tanjung Priuk 1984.

Untuk kasus tersebut, pengadilan HAM ad hoc sudah digelar, namun hasilnya dikeluhkan keluarga korban, karena belum memenuhi rasa keadilan. Para pelaku tidak mendapat hukuman yang setimpal.

Selain itu terdapat praktik eksperimentasi islah. Berbagai hal itu mencerminkan praktik kompromi menjadi tendensi kuat yang mulai dibangun sejak era reformasi.

Kendati demikian, proses penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak dapat dilakukan hanya bergantung dengan satu cara. Pasalnya, tiap elemen korban memiliki pemahaman yang berbeda atas peristiwa yang dialaminya. Oleh karenanya, harus dicari cara lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Namun yang terpenting, jangan pernah berhenti berjuang demi keadilan HAM. (Redaksi) 


Berita lainnya


 


Kembali ke berita