Galeri
Mechandise

Jalan Panjang Pengadilan HAM

Wiji Thukul salah seorang korban hilang yang hingga kini tak diketahui keberadaannya. Dia hilang karena menyuarakan protes terhadap pemerintah yang otoriter dan korup. (foto: jacko_agun)


Wednesday ,27 February 2013

Kategori : newsflash

Pemerintah dan DPR sepakat menunggu proses penyelidikan Komnas HAM untuk menindaklanjuti rekomendasi panitia khusus peristiwa penghilangan orang secara paksa kepada Presiden dalam membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.

Untuk membahas masalah ini, presiden SBY menugaskan Menteri Koordinantor Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto untuk mengkoordinasikan hal itu dengan Komnas HAM dan Jaksa Agung.

Baik DPR maupun Pemerintah beralasan pengadilan HAM Ad Hoc belum bisa dibentuk karena hingga saat ini Komnas HAM belum melakukan penyelidikan untuk menetapkan pelaku pelanggaran HAM pada kasus itu.

Sementara itu, Kejaksaan Agung akan melakukan pertemuan dengan Komnas HAM untuk membahas soal proses penyelidikan ini. Kejaksaan Agung melihat sampai saat ini syarat materil belum ada, yaitu siapa yang menjadi tersangka, korbannya di mana, dan ke mana mereka harus melakukan penyelidikan.

Sebelumnya pada September 2009, Panitia Khusus (Pansus) Peristiwa Penghilangan Orang secara Paksa periode 1997-1998 merekomendasikan empat hal kepada Presiden, selain merekomendasikan kepada Presiden untuk Pengadilan HAM Ad Hoc.

Pansus -yang kala itu diketuai oleh Effendi Simbolon- juga meminta kepada Presiden serta segenap lembaga pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang.

Rekomendasi lainnya adalah merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang. Namun sejak rekomendasi dikeluarkan, masyarakat umum -khususnya keluarga korban- belum banyak melihat kemajuan terkait upaya pencarian 13 orang yanng masih dinyatakan hilang. (Redaksi) 


Berita lainnya


 


Kembali ke berita