Galeri
Mechandise

Jika Menghalangi Orang Dalam Beribadah

Jemaat HKBP Filadelfia Bekasi saat berunjuk rasa di monas terkait dengan pelarangan beribadah yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan kegiatan tersebut. (foto: istimewa)


Monday ,25 February 2013

Kategori : Perspektif

Beberapa tahun terakhir ini, wajah HAM Indonesia dipenuhi dengan maraknya aksi-aksi kekerasan atas nama agama. Sekelompok orang atas nama agama, khususnya mayoritas, menekan, mengintimidasi dan melakukan kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Apakah ini menjadi penanda bahwa kehidupan kita sebagai bangsa yang katanya saling toleran dan hidup rukun satu dan yang lainnya mulai dipertanyakan?

Padahal, konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945), kita secara gamblang menjelaskan tentang bagaimana Negara Indonesia mendukung sepenuhnya hak-hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Tidak hanya itu, dalam peraturan turunannya, banyak undang-undang, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hingga Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberi batasan tegas tentang jaminan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Sehingga jika ada orang/ pihak yang melarang seseorang/ sekelompok orang untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, maka orang/pihak tersebut telah melanggar peraturan yang berlaku sah di negeri ini dan dapat di hukum penjara dan di denda.  

Pada dasarnya, Negara Republik Indonesia menjamin kebebasan beragama setiap orang dan hak setiap orang untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Hal ini tercermin dari beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”): Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

2. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”): Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

4. Pasal 22 UU HAM: (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Namun sayangnya, UU HAM tidak ada memberikan sanksi yang tegas bagi orang/ pihak yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22 UU HAM. Sehingga seringkali mereka bebas dalam melaksanakan aksi-aksi kekerasan atas nama agama.

5. Pasal 80 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan): Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

Hebatnya, pelanggaran atas Pasal 80 UU Ketenagakerjaan mengenai hak pekerja dalam melakukan ibadah agamanya, ternyata dikuatkan dengan pasal yang membahas tentang sanksi pidana bagi orang/pihak yang menghalang-halangi kebebaan beribadah setiap pekerja.

Adapun aturan sanksi tersebut dijelaskan dalam Pasal 185 UU Ketenagakerjaan:

Pasal 185 UU Ketenagakerjaan:

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

6. Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Mengenai Pasal 175 KUHP ini, R. Soesilo, seorang praktisi hukum, dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan secara detil dan lengkap pasal demi pasal.

Menurut Soesilo, yang dimaksud dengan: - pertemuan umum agama: semua pertemuan yang bermaksud untuk melakukan kebaktian agama;

- upacara agama: kebaktian agama yang diadakan baik di gereja, mesjid, atau di tempat-tempat lain yang lazim dipergunakan untuk itu;

- upacara penguburan mayat: baik yang dilakukan waktu masih ada di rumah, baik waktu sedang berada di perjalanan ke kubur, maupun di makam tempat mengubur.

Lebih lanjut, R. Soesilo menegaskan bahwa syarat yang penting adalah bahwa “pertemuan umum agama” tersebut tidak dilarang oleh negara.

Sehingga, pada dasarnya Negara Republik Indonesia menjamin kebebasan setiap orang untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Akan tetapi memang mengenai pelanggaran atas Pasal 22 UU HAM, tidak ada ketentuan sanksinya. Sedangkan, dalam KUHP terlihat kurang tegasnya aturan yang membahas tentang perbuatan seseorang yang melarang orang lain secara individu melaksanakan ibadah agamanya. (Redaksi) 


Berita lainnya


 


Kembali ke berita