Galeri
Mechandise

Tarik-ulur Penuntasan Kasus Masa Lalu

PELANGGARAN HAM


Sunday ,31 May 2015

Kategori : Artikel

Tujuh belas tahun sudah reformasi di negeri ini, tarik ulur penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yakni: kasus peristiwa Tragedi 1965-1966; Penembakan Misterius 1982-1985; kasus peristiwa Tragedi Tanjung Priok (1984); Talangsari di Lampung (1989); Penghilangan Orang secara paksa 1997-1998; Kerusuhan Mei 1998; Peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II; serta Pembunuhan Munir (2004) belum juga ditelaah secara signifikan.

Jaksa Agung HM Prasetyo menjelaskan, dengan langkah non-yudisial penuntasan kasus pelanggaran masa lalu akan diambil, bukan berarti pemerintah ingin lari dari masalah. Sebab, pengungkapan kebenaran tetap akan dilakukan dan hasilnya akan diberitahukan kepada para korban dan keluarga korban. Ia menjamin kejadian serupa tak akan terjadi lagi di kemudian hari. (Kompas: Jumat, 29/5/2015).

Ia menambahkan, dari beberapa jaksa agung, hasil penyelidikan selalu bolak-balik dari Kejaksaaan Agung ke Komnas HAM. "Kenapa bolak-balik? Karena memang belum lengkap. Jika belum lengkap, kejaksaan juga tak bisa meningkatkan ke penyidikan. Komnas HAM memahami hal tersebut. Untuk itu, agar tak ada beban sejarah lagi, diambil langkah seperti ini," ujar Prasetyo.

Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kasus pelanggaran HAM tidak mengenal ketentuan kadaluarsa layaknya hukum pidana biasa. Oleh karena itu, dorongan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM harus segera dituntaskan dan jangan dibiarkan menggantung kembali selama bertahun-tahun.

Disamping itu, Komnas HAM selama ini telah membuka ruang bagi korban dan keluarga korban kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan masa kini dengan memberikan masukan terkait mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan membentuk budaya untuk menghargai hak asasi manusia sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi sehingga menciptakan persatuan nasional sebagaimana dituangkan di dalam konstitusi.

“Kami menyadari ada keberatan dari korban dan keluarga koban. Tetapi, kami telah memberikan penjelasan kepada pemerintah. Sebab, langkah penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu ini harus melibatkan banyak pihak sehingga perlu ada jalan tengah, “ kata komisioner Komnas HAM, Roichatul Aswidah di Jakarta, Kamis (28/5).

Hasil penelusuran wartawan Kompas pada sela-sela kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Sulawesi Utara, Presiden Jokowi mememastikan pemerintah akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaan HAM pada masa lalu. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen kabinet kerja Jokowi-JK.

“Sudah ada pertemuan, tetapikan, perlu tindak lanjut. Ditunggu saja, saya pastikan akan kita selesaikan, tetapi satu-persatu,” ujar Presiden.

Terkait dengan perwujudan seperti apa, Presiden Jokowi menyatakan hal tersebut masih dalam proses. “Ini sedang proses, enggak bisa menyelesaikan sendiri itu harus berbicara baik dengan keluarga, Komnas HAM, Kemenkumham, maupun Menkopulhukam. Semuanya harus duduk bersama, nanti kalau sudah final baru ke saya,” tambah Presiden.

Adanya harapan besar terkait dengan penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu, pemerintah Indonesia sejak awal menghendaki pendekatan rekonsiliasi ketimbang upaya yuridis. Hal ini yang memperlihatkan pertanda dan tendesi pada pemerintah masih menarik-ulur penuntasan kasus pelanggaran HAM. (Dedi Setiansah, Peneliti Muda Yayasan Yap Thiam Hien)

Sumber:

·  Koran Kompas, Jumat 29 Mei 2015

·  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM



Berita lainnya


 


Kembali ke berita