Galeri
Mechandise

Stagnasi Demokrasi Indonesia

Ilustrasi Demokrasi. (foto: studentsforliberty.org)


Thursday ,27 February 2014

Kategori : Berita

Peneliti Demokrasi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Purwo Santoso mengatakan demokrasi Indonesia telah berkembang menuju ke arah yang lebih, khususnya dalam aturan main demokrasi formal. Elektoraldemokrasi seperti Pemilu yang diselenggarakan sejak 1999 juga menjadi contoh, bahwa demokrasi formal telah terlembagakan dengan baik. 

Pada acara prelauncing hasil audit demokrasi kerjasama Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Oslo, di Hotel Century Park, Jakarta Pusat, Purwo mengatakan pencapaian tertinggi dari kualitas institusi demokrasi formal yang baik ini adalah kebebasan dan peluang untuk mengakses wacana publik, dan pengelolaan kehidupan mandiri warganegara yang demokratis. 

Namun dari penelitian itu terdapat catatan buruk, yakni tentang kelompok aturan main yang terkait dengan tata kelola pemerintahan. Dari penelitian itu diketahui pemerintah belum cukup baik menyajikan sistem yang transparan, imparsial dan akuntabel. 

"adanya perbedaan kualitas demokrasi antara satu dengan yang lain menunjukan stagnasi dalam demokrasi Indonesia," katanya.

Selain itu, kecenderungan Politik di Indonesia juga mengarah pada populisme. Namun kecenderungannya itu bukan bermakna ideologis, yakni menginjeksi kedaulatan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan. 

"Dalam hal ini lah demokrasi dan kesejahteraan telah tersambung, meski karakteristik sambungan tersebut masih harus dikritisi," katanya  Dari penelitian diketahui populisme menandai pergeseran model politik Indonesia yang berbasis patronase dengan karakteristik klientelisik. 

Perbedaan itu terletak pada jangkauan, dimana populisme jangkauannya lebih luas. Namun demikian model populisme itu masih bekerja dengan pola klienistik-patronase. 

"Hal ini ditunjukan dari hasil survei bahwa hubungan patron klien seperti aksi persuasif dan penggunaan patronase masih menjadi metode paling penting yang digunakan oleh aktor-aktor dominan, dalam mengatasi persoalan," ujarnya. 

Hasil survei juga menunjukan basis utama para aktor untuk menjadi pemimpin politik yang terlegitimasi dan otoritatif, adalah dengan menggunakan sumberdaya ekonomi dan hubungan sosial yang baik. 

"Penting dicatat bahwa populisme belum tentu berujung pada model akuntabilitas yang bersifat demokratis. Sementara para pemimpin populis tidak bisa menghindar dari menawarkan program-program politik yang sesuai dengan keinginan rakyat, dan belum tentu hal itu berujung pada upaya menghasilkan kebijakan yang sesuai kebutuhan masyarakat," pungkasnya. (Redaksi)


Berita lainnya


 


Kembali ke berita