Galeri
Mechandise

Kontras: Golput Sebuah Hak Azasi

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar


Wednesday ,26 February 2014

Kategori : Berita

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar mengkritisi pernyataan pejabat Bawaslu, Polri, dan BIN yang menyatakan penggunaan media sosial untuk menganjurkan golput bisa dikenakan pasal pidana UU ITE. 

Haris menilai dalam hak asasi manusia disebutkan abstain atau menentukan pilihan dari yang tersedia, merupakan ekspresi partisipasi dalam politik dan kebebasan menyatakan pendapat. Menurutnya hal itu dijamin dalam UUD 1945 pasal 28 dan UU nomor 39 tahun 1999 pasal 23. 

"Larangan untuk golput dan penganjur-penganjurnya adalah sebuah tindakan antidemokrasi dan antirule of law," ujar Haris.

Dikatakannya, dalam UU Pemilu menyatakan bahwa yang dilarang adalah tindakan pemaksaan yang dalam konteks pemilu, pemaksaan memilih atau tidak memilih. 

"Apapun pilihannya, memilih atau tidak memilih alias golput, adalah sah selama dilakukan atas dasar keyakinan dan menjadi pilihan persoal tiap warga negara," pungkasnya. (Redaksi)


Berita lainnya


 


Kembali ke berita