Galeri
Mechandise

Hak Anak Masih Terabaikan

Anak berhak atas kesehatan, pendidikan, keberlangsungan hidup, hak sipil sebagaimana diatur dalam UU no.23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. (foto: jacko agun)


Friday ,22 February 2013

Kategori : newsflash

Pasca meninggalnya seorang bayi di Jakarta beberapa waktu lalu karena telat mendapat pelayanan medis mendapat sorotan sejumlah lembaga penggiat HAM, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas HAM.

Kesehatan adalah hak dasar anak yang wajib dipenuhi oleh negara. Sehingga, jika sebuah rumah sakit dalam kondisi penuh sehingga tak ada ruang kosong, maka ketika ada anak sakit dan membutuhkan pertolongan, rumah sakit yang bersangkutan harus menerimanya.  

Pihak rumah sakit harus tetap menyediakan ruang dan memberi pelayanan kesehatan bagi si anak. Jika hal itu terpenuhi, maka peristiwa kematian akibat tidak mendapat pelayanan kesehatan karena ditolak rumah sakit tidak akan terjadi.

Menurut Ketua KPAI, Badriyah Fayumi, jumlah infrastruktur rumah sakit tak sebanding dengan kebutuhan masyarakat miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan. Akibatnya, muncul peristiwa penolakan dari rumah sakit terhadap masyarakat miskin yang butuh pelayanan kesehatan. Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah harus meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan, termasuk tenaga medisnya.

Pun tak ketinggalan, bahwa petugas kesehatan harus paham perspektif perlindungan anak. “Perspektif perlindungan anak harus menjadi semangat para aparat medis dan paramedis,” ujar Badriyah Fayumi.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Otto Nur Abdullah, mengatakan sikap rumah sakit yang menolak memberi pelayanan kesehatan terhadap anak merupakan pelanggaran HAM. Sesuai pasal 62 UU Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak. Sesuai kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. (Redaksi) 


Berita lainnya


 


Kembali ke berita