Galeri
Mechandise

Kehidupan Beragama Di Masa Pluralisme

Dawam Rahardjo (foto: Tempo)


Monday ,27 January 2014

Kategori : Artikel

Oleh: M. Dawam Rahardjo.

Indonesia adalah sebuah negara  yang unik, baik di dunia maupun di Dunia Islam, karena konstitusinya yang didasarkan pada monotheisme. Monotheisme konstitusional ini merupakan hasil dari proses dialog dan merupakan  konvergensi antara paham teokrasi Abad Pertengahan dan sekularisme modern dalam perspektif dunia dan pertemuan antara paham Nasionalisme dan Islamisme abad 20, sebagaimana nampak dalam polemik antara Sukarno dan Mohamad Natsir.     

Polemik dimulai dari lontaran Sukarno mengenai Sekularisme  mengikuti model Turki untuk Indonesia Merdeka  yang ditanggapi oleh Natsir dengan melakukan kritik terhadap sekularisme yang berdampak erosi terhadap kehidupan beragama  dan sekaligus bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dan demoktasi yang mengarah kepada otoritarianisme seperti nampak pada perkembangan Turki Lemalis itu.

Gagasan Sukarno intinya sebenarnya adalah penolakan terhadap paham teokrasi tetapi tidak bermaksud membendung wacana agama yang dalam gagasan Liberalisme Politik John Rawls, membendung doktrin komprehensif dalam ideologi agama untuk masuk ke ruang publik politik atau negara itu. Tetapi Sekularisme Sukarno ingin hanya memisahkan otoritas agama dengan otoritas negara.     

Dalam bantahannya, Natsir menjelaskan bahwa ia bukan menggagas sebuah teokrasi, melainkan gagasan yang disebutnya sebagai Theo-democracy atau demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan. Atas bantahan Natsir itu, Sukarno kemudian menganjurkan agama Islam itu diperjuangkan melalui proses demokrasi oleh partai-partai Islam. 

Sebagai koreksinya terhadap sekularisme Turki, ia mengajukan model Sekularisme Mesir yang ramah agama dan bahkan memfasilitasi wacana dan kehidupan beragama. Dalam perkembangannya, Islamisme itu, dalam pertemuan antara golongan tradisionalis dan modernis itu dalam rumusan gagasan pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan agama.     

Akhirnya, hasil dialog antara penganut nasionalisme sekuler dan Islamisme itu adalah naskah Piagam Jakarta  24  Juni, 1945. Sebenarnya yang lebih dominan dalam diskusi di Badan  Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPU-PKI) yang tidak mencakup kelompok Sosialis dan komunis itu adalah paham kebangsaan sebagaimana tercermin dalam gagasan Pancasila Sukarno yang dipidatokan pada tanggal 1 Juni, 1945 itu. Tapi golongan nasionalis mengakomodasi aspirasi Islam dengan membubuhkan keterangan sesudah sila pertama Ketuhanan  dengan anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam” tetapi Sukarno menambahi dengan anak kalimat “bagi pemeluknya”. 

Tapi tambahan 7 kata itu masih ditentang oleh kelompok Kristen dari Indonesia Timur, dengan ancaman pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan inisiatif Hatta yang berunding dengan Ki Bagus Hadikusumo, 7 kata itupun dihapuskan, tetapi  kata Ketuhanan ditambah dengan 3 kata menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila inilah yang kemudian menjadi dasar Negara pada pasal 29, tetapi ditambah dengan pasal tentang “Kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya itu”. Dengan demikian, sila monotheisme disertai atau dilandaskan pada dan  dengan prinsip kebebasan beragama, sebagai hak Azasi Manusia.     

Rumusan itu sesungguhnya sudah menyelesaikan pertikaian antara sekularisme dan Islamisme, suatu masalah yang belum terselesaikan di semua Negara Islam dan bahkan masih menjadi masalah pokok dalam proses “Arab Spring”. Tetapi di Indonesia  masalah itu dapat diselesaikan secara demokratis dalam rumusan teo-demokrasi sebagaimana diusulkan oleh Nasir yang disepakati oleh golongan kebangsaan sekuler. 

Atas dasar itulah maka tidak ada alasan  bagi  timbulnya gerakan radikal yang berdasarkan fundamentalisme agama dan konflik antar umat beragama. Namun dalam perkembangannya kemudian di masa kemerdekaan,  pertikaian itu timbul kembali. Dari analisis historis-struktural nampak bahwa perkembangan struktur atas tidak didukung oleh perkembangan struktur basis.  

Dalam struktur basis nampak berkembangnya di satu pihak radikalisme kiri dari kelompok komunis yang atheis, dan di lain pihak kelompok liberal yang anti fascism. Dua  kelompok itu tidak terwakili dalam diskusi di BPU-PKI yang merumuskan UUD 1945. Gerakan itu  dirasakan sebagai ancaman yang sangat menakutkan bagi kelompok Islam dan agama lain, yang menyebabkan kecenderungan ke arah fundamentalisme dan radikalisme Islam politik.  

Tapi radikalisme itu, baik kiri maupun kanan  dibendung oleh rezim Orde Baru 1966-1968, karena Orde Baru membutuhkan stabilitas politik sebagai landasan pembangunan ekonomi. Tapi walaupun Islam politik diredam secara represif, tetapi kehidupan beragama di ranah civil society justru berkembang pesat.     

Dalam kerangka stabilisasi politik itu, Pemerintah secara komprehensif meredam sumber-sumber konflik yang lebih luas, yaitu identitas kesukuan, keagamaan, rasialisme dan perbedaan kepentingan antar golongan. Tapi peredaman itu dilakukan secara represif, sehingga tidak terjadi proses integrasi nasional secara demokratis, sehingga stabilitas di masa Orde Baru dinilai sebagai stabilitas semu. Karena itu maka di masa Reformasi sejak 1998, konflik-konflik multi dimensi itu termasuk radikalisasi dan tindakan-tindakan kekerasan yang bersumber dari politik identitas, timbul kembali.     

Konflik-konflik, termasuk konflik keagamaan itu harus dipahami dengan memperhatikan proses perubahan sosial yang masih berada dalam proses transisi, yaitu proses transisi dari masyarakat multi-kultural pra modern, ke arah masyarakat yang plural yang modern. Dalam masyarakat multi-kultural, konflik bisa dicegah. Karena masyarakat secara keseluruhan, masih terbagi ke dalam komunitas-komunitas tertutup di daerah perdesaan. Tapi dalam proses modernisasi itu, komunitas tertutup itu mulai mengalami diaspora melalui mobilitas sosal, baik vertikal maupun horizontal, khususnya dalam bentuk urbanisasi yang ditimbulkan oleh proses industrialisasi di kawasan kota. Tapi dalam ranah publik seperti perusahaan-perusahaan, birokrasi negara, lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi umum dan partai-partai politik dan lembaga-lembaga sekuler lainnya, telah terjadi pengelompokan baru yang bersifat plural.     

Dalam masyarakat prural telah terjadi proses individuasi dan hubungan kompetitif dalam memenuhi kepentingan individu. Proses ini terjadi dalam komunikasi antar individu yang bebas yang melahirkan aspirasi kebebasan. Tetapi kebebasan memberi peluang terjadinya konflik sehingga menimbulkan kebutuhan pengendalian dari otoritas politik yang bersikap adil terhadap berbagai kelompok identitas, khususnya yang berbasis keagamaan. Kebutuhan ini memberikan makna baru terhadap prinsip sekularisme, yang harus mencari jalan ketiga diantara otoritarianisme dan kebebasan. Dari sini timbul pengertian baru mengenai Sekularisme pada tingkat otoritas politik. Pertama negara harus menganggap semua agama itu baik dan benar, berdasarkan prinsip pluralisme sehingga semua agama memperoleh kebebasan untuk berkembang. Kedua Negara harus bersikap adil terhadap semua identitas, yang juga merupakan prinsip pluralisme.  Dengan prinsip ini  sumber konflik, khususnya antar agama bisa dibendung.     

Dalam Monotheisme Konstitusional yang berlandaskan kebebasan beragama, Negara bersikap ramah terhadap semua agama. Dalam kehidupan beragama, tugas Negara adalah, pertama, menegakkan prinsip kebebasan beragama. Kedua, memfasilitasi perkembangan semua agama. Tetapi prinsip kebebasan beragama sebenarnya juga mengandung pengertian kebebasan untuk tidak beragama. Tetapi  berbeda dengan di negara komunis, atheisme yang anti agama tidak diperbolehkan, karena akan menimbulkan konflik.       

Di lain pihak, prinsip kebebasan beragama dalam Monotheisme Konstitusional, adalah merupakan “well being freedom”  menurut Amartya Kumar Sen, yaitu suatu kondisi yang mengandung peluang bagai agama untuk berkembang. Kebebasan atau liberalism ini dibutuhkan oleh semua agama. Tetapi liberalisme juga bisa menimbulkan ancaman dari proses sekularisasi yang membendung agama ke ruang publik. Dan atheism yang anti agama. Karena itu semua agama memiliki musuh bersama. 

Atas dasar musuh bersama dan kepentingan bersama itu, maka semua kelompok agama seharusnya bersatu dalam menegakkan Monotheisme Konstitusional. Apabila kebersatuan ini dapat diciptakan, maka hak ini akan merupakan landasan yang kokoh bagi kerukunan antar umat beragama.  

Jakarta, 24 Januari 2014


Berita lainnya


 


Kembali ke berita