Galeri
Mechandise

Karut Marut Sistem Pendidikan Kita

Enggartiasto Lukita (foto: ist)


Sunday ,05 January 2014

Kategori : Artikel

Enggartiasto Lukita, yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) untuk periode 2013-2016 menghasilkan sejumlah rekomendasi terkait isu prioritas penggunaan anggaran pendidikan, evaluasi Ujian Nasional (UN), politisasi guru di daerah, pengembangan kurikulum, sertifikasi guru, komersialisasi pendidikan, praktik plagiarisme, dan  korupsi anggaran pendidikan. 

Enggartiasto menegaskan kurikulum demi kurikulum pun berganti, namun akhlaq dan moral bangsa kian rontok. Potret buram kehidupan sosial masyarakat Indonesia itu mencerminkan bahwa pendidikan nasional sedang berada dalam situasi darurat.   

“Rendahnya mutu pendidikan, sesungguhnya bermuara pada politik pendidikan. Kebijakan pendidikan nasional lebih sering didekati dengan pendekatan proyek daripada pendekatan konseptual dan program berkelanjutan.” Ujar Enggar.   

Enggar menambahkan, Kita seolah tidak memiliki panduan yang jelas dan nyata kemana pendidikan kita hendak dilabuhkan. Carut-marut dunia pendidikan kita dalam beberapa dasawarsa terakhir menunjukkan telah terjadi salah urus.

“Politik anggaran pendidikan juga belum tepat. Kami berpendapat, anggaran pendidikan yang demikian besar harus lebih diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang merata hingga daerah pelosok dan terpencil, peningkatan mutu dan kesejahteraan guru pada level pembelajaran di kelas dan lapangan, dan bukan pada program-program artifisial,” ujar mantan Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI).  .   

Karena itu, Enggartiasto mengusulkan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Dinas Pendidikan (Disdik) di propinsi maupun kabupaten/kota harus diisi oleh orang-orang profesional, kompeten, independen dan berintegritas yang memahami filosofi dan konsep pedagogi serta manajemen operasional pendidikan. Kriteria itu hanya bisa dipenuhi bila Mendikbud dan Kadisdik diisi oleh para alumni LPTK.    

“Ke depan, Kemendikbud dan Dinas Pendidikan harus dijabat oleh mereka yang memiliki latar belakang LPTK. Bila tidak, sektor strategis ini hanya akan menjadi ladang proyek tanpa mempertimbangkan misi profetik dan nilai-nilai mulia yang diembannya,” pungkasnya.  (Redaksi)


Berita lainnya


 


Kembali ke berita