Galeri
Mechandise

Laporan Amnesty International Soal TKW Hong Kong

Sejumlah TKW mengadakan aksi bagi rekan mereka yang disiksa majikannya di depan Pengadilan Wanchai di Hongkong (foto: Reuters)


Saturday ,21 December 2013

Kategori :

Amnesty International mengeluarkan laporan terbaru berjudul "Dieksploitasi demi Keuntungan, Diabaikan oleh Pemerintah". Laporan itu membahas tentang nasib ribuan tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia di Hong Kong yang menghadapi risiko kondisi kerja seperti budak sebagai pekerja rumah tangga. Selain itu TKW juga kerap mengalami tindakan pelecehan, dihambat kebebasannya, kekerasan fisik, kurangnya makanan, dan jam kerja yang berlebihan dan eksploitatif.  

Norma Kang Muico, Peneliti Hak-Hak Migran Asia Pasifik di Amnesty International menjelaskan bahwa laporan itu didasarkan atas wawancara mendalam dengan 97 pekerja rumah tangga Indonesia dan didukung oleh survei atas hampir 1.000 perempuan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (Indonesian Migrant Workers Union). 

"Keseluruhan sistem merugikan pekerja rumah tangga migran. Jika Pemerintah Hong Kong serius dalam melindungi perempuan, mereka harus menghapus Peraturan Dua Minggu dan Kewajiban Tinggal Serumah yang menempatkan para perempuan dalam risiko pelecehan yang lebih besar," ungkap Muico.

Ada lebih dari 300.000 pekerja rumah tangga migran di Hong Kong, dengan setengahnya dari Indonesia dan hampir seluruhnya perempuan. Laporan tersebut juga mengungkap bahwa agen perekrutan secara rutin gagal memberikan para buruh migran dokumen-dokumen legal yang diperlukan termasuk kontrak, asuransi wajib dan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang melemahkan upaya dan sarana untuk menuntut ganti rugi.

Ketika seorang pekerja rumah tangga migran tiba di Hong Kong, mereka dikontrol secara ketat oleh agen penempatan lokal dan sering oleh pemberi kerja mereka.Mayoritas perempuan yang diwawancara oleh Amnesty International mendapati dokumen mereka disita oleh majikan atau agen penempatan mereka di Hong Kong. 

Sekitar sepertiga tidak diperkenankan meninggalkan rumah majikannya.Amnesty International menemukan bahwa mereka yang diwawancara bekerja rata-rata 17 jam per hari dan banyak responden yang tidak menerima Upah Minimum yang Diperkenankan (Minimum Allowable Wage) berdasarkan Undang-Undang. 

Sementara itu, hukum Hong Kong menyatakan pekerja rumah tangga migran harus mendapatkan  visa kerja baru dalam jangka waktu dua minggu setelah berakhirnya kontrak mereka, atau mereka harus meninggalkan Hong Kong. (Redaksi)


Berita lainnya


 


Kembali ke berita