Galeri
Mechandise

Kebebasan Berekspresi Jadi Momok Menakutkan

Wahyu Dwi Pranata. (foto: www.dinus.ac.id)


Saturday ,26 October 2013

Kategori : Blog

Siapa sangka, hanya karena menulis berita miring soal kampusnya, seorang mahasiswa di Semarang, dipaksa mengundurkan diri dari kampusnya. Wahyu Dwi Pranata, nama mahasiswa itu. 

 Sebelumnya, Wahyu beberapa kali mengkritisi kebijakan kampusnya. Pada 23 Desember 2012 lalu misalnya, ia membuat tulisan berjudul “Banner Udinus Tipu Mahasiswa” yang dimuat di situs http://www.wawasanews.com. 

 Akhirnya, Wahyu dipanggil pihak rektorat. Dia dilarang untuk menulis hal-hal yang menimbulkan image negatif bagi universitas. Namun, meskipun sudah dilarang, ia tetap menulis. 

 Kali ini, Wahyu menulis Di blog-nya. Salah satu yang paling menohok adalah artikel berjudul “Kau Renggut Miliaran dari Kami, Kau Perlakukan Kami Seperti Orang Miskin.”  Membaca tulisan itu, pihak rektorat semakin kebakaran jenggot. 

Pihak rektorat Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), tempat Wahyu menimba ilmu akhirnya memanggil orang tua Wahyu. Dalam pertemuan itu, Wahyu dan orang tuanya ditawari dua pilihan: dijerat pasal pencemaran nama baik dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE Nomor 11/2008), atau mundur dari kampus Udinus.   

Jauh sebelum kisah Wahyu terjadi, sebelumnya sudah ada beberapa individu dan blogger yang dijerat dengan UU ITE karena dianggap mencemarkan nama baik. Internet kemudian menjadi pihak yang dipersalahkan Pasalnya, internet memungkinkan setiap orang, baik yang kenal maupun tidak kenal terhubung dalam ruang yang sempit. 

 Belum lagi, secara langsung maupun tidak langsung, duplikasi sebuah informasi, yang kadang kala belum terverifikasi menyebar luas ke dunia maya. Dampaknya, bagi pihak-pihak yang dirugikan, kondisi itu memang menyulitkan. 

 Justifikasi pun langsung terjadi. Setiap orang yang terkoneksi internet akan memiliki pemahaman, sebagaimana pesan yang disampaikan melalui internet itu.   

Kebebasan Dunia Siber dan Acaman Pidana 

Masalahnya sekarang, bagaimana dan siapa yang mengatur dan melindungi keamanan warga negara di tengah kebebasan bertukar informasi dan data di dunia maya? Bagaimana dan siapa yang menjaga kerahasiaan data pribadi (data protection), siapa yang menjaga agar kebebasan berekspresi tetap beretika dan mengandung nilai-nilai toleransi dan demokrasi?   

Sejalan dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), tiap orang sejatinya memiliki kebebasan berekspresi, memperoleh informasi. Melalui internet banyak informasi berguna tersebar luas. 

Saat yang sama, banyak juga "informasi sampah” seperti menghina kelompok lain, ekspresi kebencian (hate speech), bahkan kabar yang memicu konflik.  

 Belum lagi, di Indonesia, tata kelola internet masih tidak jelas dan membingungkan. Masih jadi perdebatan peran dan lempar tanggung jawab berbagai pihak. 

Menanggapi permintaan itu, Sekjen PBB  sampai-sampai membentuk kelompok kerja untuk menyelami berbagai isu terkait tata kelola Internet dan untuk mengembangkan pemahaman bersama tentang berbagai peran pemangku kepentingan. 

 Karena itulah desakan untuk segera menyeimbangkan antara hak berekspresi, berpendapat dan memperoleh informasi, dengan larangan melakukan kebencian dan propaganda perang harusnya diatur secara rinci dan teknis. Namun begitu ukuran dan batasan yang dilakukan harus sesuai dengan pembatasan yang dibolehkan (permissible restrictions) dan diakui masyarakat internasional, tentunya. (Redaksi)


Berita lainnya


 


Kembali ke berita