Galeri
Mechandise

PR Besar Mengakhiri Impunitas

Ilustrasi impunitas (source: thegoddessofthehunt.com)


Friday ,25 October 2013

Kategori : Blog

Sebuah pembunuhan sadis terhadap seorang Ombudsman di Filipina pada tahun 2005 masih menyisakan tanya. Ombudsman yang juga bekerja sebagai jurnalis bernama Marlene Esperat. Ditengarai ia dibunuh karena upayanya memerangi korupsi yang memang sangat merajalela di Filipina. 

Beberapa tulisannya kerap dimuat di salah satu media besar disana. Namanya, Midland's Review.  Saat itu, saking bersemangatnya, ia tak menyadari ketika banyak pihak yang mulai memperhatikan gerak-geriknya. Ia pun berada terlalu dekat dengan kebenaran yang dicarinya. 

Terakhir, ia mengungkap penyelewengan pupuk serta berbagai kejahatan lain yang melibatkan Kementerian Pertanian, tempat dimana ia pernah bekerja sebelum menjadi wartawan. Di hadapan anak-anaknya, ia kemudian dibunuh usai menikmati hidangan makan malam yang disediakan istrinya khusus buat dirinya. Saat itu tepat pada tanggal 24 Maret 2005. 

Belakangan, modus pembunuhan itu mulai terungkap. Diketahui para pembunuh ditawari uang sebesar US$ 3 ribu untuk membunuhnya. Setelah enam tahun proses pengadilan yang pelik, otak di balik pembunuhan Esperat akhirnya dibawa ke hadapan hakim. 

Bagi keluarganya, penantian akan akhir sidang mungkin masih lama. Namun setidaknya kasus itu menuju ke arah yang diharapkan.  Peristiwa diatas merupakan salah satu contoh kasus yang sering dialami oleh jurnalis di Filipina. Contoh dimana masyarakat tersandera oleh budaya ketakutan. 

Saran yang biasanya disampaikan kepada para jurnalis adalah tak ada berita seharga nyawa. Karena itu pulang dengan selamat menjadi lebih penting. Akan tetapi, para jurnalis telah menyaksikan banyak nyawa melayang sepanjang pengalaman mereka bekerja. Namun, tak banyak pelaku pembunuhan yang bisa dihadirkan di meja hijau karena impunitas yang sudah mengakar.

Impunitas sendiri adalah satu keadaan ketika pelaku penghilangan nyawa - baik yang menjadi korban adalah jurnalis, aktivis, atau pengacara - lolos dari investigasi maupun proses pengadilan.  Kondisi ini terjadi karena beberapa faktor, seperti: korupsi yang merajalela, peradilan yang lemah, penegakan hukum yang mandek, dan kerangka hukum yang lemah. 

Sebuah kondisi dimana para penjahat yang tak mendapatkan hukuman jadi pemenang. Hal ini mewakili para pribadi yang punya kuasa, negara, atau bahkan pengusaha. Masyarakat tak mendapatkan apa-apa. Nihil. Hak publik mendapatkan informasi dirampas. 

Namun, kondisi impunitas tak hanya terjadi di Filipina. Di Thailand juga sama. Pasca tewasnya jurnalis asing Hiro Muramoto dan Fabio Polenghi, ketika sedang meliput konflik politik di negara itu pada tahun 2010, hingga kini pelaku yang seharusnya bertanggung jawab atas kejahatan itu belum juga dituntut. 

Kondisi ini menunjukkan adanya masalah besar di Thailand. Selain itu, negara dan lembaga penegak hukum seperti tak memiliki kehendak politik untuk mengadili para kriminal.  

Kondisi Indonesia 

Pasca kebebasan pers tahun 1999, jumlah kekerasan termasuk pembunuhan terhadap wartawan di Indonesia terus meningkat. Ada delapan kasus pembunuhan, hanya dua di antaranya terjadi di masa Orde Baru.Kasus pertama atas Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin, wartawan Harian Bernas Yogyakarta. 

Dia dianiaya pada 13 Agustus 1996 dan meninggal beberapa hari kemudian. Hal yang sama terjadi dalam kasus pembunuhan wartawan Sun TV Maluku, Ridwan Salamun. 

Lalu kasus lainnya adalah: Pemunuhan Naimullah, jurnalis Sinar Pagi, Agus dari Asia Pers, Muhammad Jamaluddi dari TVRI, Ersa Siregar dari RCTI, Herliyanto Tabloid Delta Pos Sidoarjo, dan Alfred Mirulewan dari Tabloid Pelangi.

 Dan anehnya, seluruh kasus tersebut tidak pernah tuntas proses hukumnya. Khusus terhadap pembunuhan Udin, para jurnalis meminta kasusnya diusut kembali. Pasalnya, jika lewat Agustus 2014 kasus itu dinyatakan kadaluwarsa.

Sementara itu, menurut Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ), sebanyak 75 persen dari kasus-kasus kekerasan dan pembunuhan di Indonesia belum terungkap. Karena itu, solusi dari ancaman impunitas itu tak hanya ada di pundak pemerintah dan elit politik, meski mereka memiliki otoritas terbesar. Pemilik media juga punya tanggung jawab besar dalam melindungi jurnalisnya. Dan, dibalik semua itu, perjuangan mengakhiri impunitas adalah perjuangan rakyat meminta pertanggungjawaban pemerintahnya atas nama keadilan. (Redaksi)


Berita lainnya


 


Kembali ke berita