Galeri
Mechandise

Pelanggaran HAM Masa Lalu Mungkinkah Diusut?

Ilustrasi sidang pengadilan (foto: perlindungansaksi.wordpress.com)


Tuesday ,10 September 2013

Kategori : Blog

Banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia menjadi pertanyaan banyak pihak, akankah pelanggaran-pelanggaran itu bisa di usut tuntas, mengingat Undang-Undang no 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM baru muncul belakangan. Lalu seperti apa mekanismenya?

Sejatinya, sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) hanya dapat diproses secara hukum melalui Pengadilan HAM. Akan tetapi, Pengadilan HAM hanya dapat mengadili pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur pasal 1 angka 3 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Sementara itu, yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagimana tercantum di Pasal 7 UU 26/2000.

Adapaun kejahatan genosida, sebagaimana tertuang di dalam pasal 8 UU 26/2000 adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: a. membunuh anggota kelompok;

b. mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;

c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;

d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau

e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain

Sedangkan, pengertian dari kejahatan terhadap kemanusiaan dijelaskan di pasal 9 UU 26/2000, yaitu: salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

a. pembunuhan;

b. pemusnahan;

c. perbudakan;

d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;

e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;

f. penyiksaan;

g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;

h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; i. penghilangan orang secara paksa; atau

j. kejahatan apartheid.

Karena itu, menurut pasal 18 ayat (1) UU 26/2000, penyelidikan terkait pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM dalam melaksanakan tugasnya, berwenang menerima laporan atau pengaduan seseorang atau kelompok orang yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 19 ayat [1] huruf b UU 26/2000.

Sedangkan, untuk kegiatan penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa Agung sebagaimana tertuang di pasal 21 ayat [1] jo pasal 23 ayat [1] UU 26/2000. Oleh karena itu, semua peristiwa yang terjadi jauh sebelum diberlakukannya UU no. 26 tahun 2000, masih dapat diusut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) UU 26/2000.

Dijelaskan, peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU 26/2000, akan diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc. Pengadilan HAM Ad Hoc ini dibentuk melalui Keputusan Presiden berdasarkan usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan pasal 43 ayat [2] UU 26/2000.

Di dalam penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU 26/2000 disebutkan bahwa: “Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada locus dan tempos delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini.”

Jadi, dalam hal penuntutan peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU 26/2000, penentuan peristiwa tersebut harus dilanjutkan pemeriksaan hukumnya melalui pengadilan HAM Ad Hoc, dan bergantung kepada DPR.

Selain itu, mengenai kewenangan pengadilan HAM Ad Hoc untuk mengadili peristiwa yang terjadi sebelum berlakunya UU 26/2000 sebagian berpendapat bertentangan dengan asas retroaktif dalam hukum pidana.

Kesimpulannya, peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU 26/2000 tetap dapat diusut, diperiksa, dan diadili melalui Pengadilan HAM Ad Hoc. Namun, pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc ini diajukan oleh DPR setelah mendapat hasil penyelidikan dan penyidikan dari Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. (Redaksi) 


Berita lainnya


 


Kembali ke berita