Galeri
Mechandise

Pak Tandyo: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Pluralisme

Prof. Soetandyo Wignjosoebroto saat menerima Anugerah Yap Thiam Hien Award 2011


Thursday ,05 September 2013

Kategori : Artikel

Banyak hal yang dapat dipelajari dari sosok bernama Prof Soetandyo Wignjosoebroto. Pola hidupnya yang sederhana, sikap teladan dalam mengajar dan memberi ilmu hukum tanpa mengenal usia, serta aktif memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan, dan supremasi hukum di Indonesia tak membuatnya lelah.  

Tutup usia di 81 tahun, Guru besar emeritus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Soetandyo Wignjosoebroto, seakan mematahkan pandangan orang tentang “generasi sepuh”. Meski kondisi fisiknya tak lagi bugar, tetapi semangatnya tentang demokrasi, keadilan, hukum tak pernah kendur.

Ketika banyak orang berpikir untuk istirahat di masa pensiun, guru besar sosiologi dan pakar administrasi pemerintahan ini malah disibukkan banyak kegiatan. Pak Tandyo, sebutan untuk Prof. Soetandyo Wignjosobroto selalu sibuk dengan segudang aktivitasnya, mulai dari menulis, memberi ceramah,hingga membagi waktu dengan keluarga.

Selain itu, Pak Tandyo juga tak pernah kehilangan perspektif, tak pernah goyah pendirian untuk membela yang lemah. Ia memakai ilmunya untuk membela mereka yang tak pernah dibela.

"Beliau beberapa kali menjadi saksi ahli untuk kasus-kasus perlawanan tukang becak dan miskin kota melalui jalur hukum. Beliau adalah orang yang selalu mengingatkan betapa hukum seharusnya untuk keadilan, dan tidak boleh kita terjebak pada bunyi undang-undang,” ungkap Roichatul Aswidah, mantan anggota Komnas HAM, yang mengenal Prof Soetandyo sejak tahun 1995.

Menurut Roichatul, Pak Tandyo yang pernah menjadi anggota Komnas HAM 1993-2002 ini, selalu mengingatkan akan cerita “Kisah Pencuri Roti” yang terdapat dalam novel klasik Les Miserables karya Victor Hugo di mana cerita tersebut kemudian dimasukkan dalam modul HAM Komnas HAM.

Saat menjabat sebagai anggota Komnas HAM, Pak Tandyo masuk dalam kelompok akademisi yang banyak memberi topangan akademis atas langkah-langkah dan pendirian Komnas HAM saat itu yang sangat independen dari Pemerintah.

Pak Tandyo memberi perspektif hak asasi manusia di kala banyak orang kehilangan perspektif hingga –bersama dengan akademis progresif lainnya spt Almarhum Satjipto dan lainnya– seringkali mampu menjaga Komnas HAM untuk tetap pada “rel”nya.

Sementara itu, kaitannya dengan pluralisme di Indonesia, Prof. Soetandyo menyatakan bahwa kemajemukan harus menjadi dasar kebijaksanaan. Untuk bangsa yang homogen seperti Jepang atau Korea, kebijakan atas dasar konsep tunggal memang dapat diterapkan. Namun untuk Indonesia yang sejak lama dihuni berbagai suku bangsa dengan berbagai bahasa dan budayanya, konsep kemajemukan harus diperhatikan.

Bagi Pak Tandyo, keresahan masyarakat Papua atau masyarakat Dayak di Kalimantan misalnya, terjadi karena hukum adat tak lagi mendapat lagi dalam negara ini. Jika masyarakat tak bisa lagi menguasai hidup secara tradisi, keresahan akan timbul.

Kekuasaan sentral harus mengakui bahwa rakyat punya hak ekonomi dan hak sosial (ecosoc) atas kekayaan alam mereka. Hal itu harus diselesaikan bukan saja oleh ahli hukum, tapi juga oleh ahli sosial, ahli budaya dan sebagainya.

Akan sulit jika sumber daya alam masyarakat dikuasai negara. Bagi masyarakat Dayak hutan itu adalah seumpama roh mereka. Jika hutan mereka ditebang, hilanglah jati diri mereka. Hal seperti inilah yang menimbulkan rasa frustasi masyarakat.Tak heran jika banyak dari mereka terperosok dalam kebiasaan mabuk-mabukan atau narkoba.

Selanjutnya Prof. Soetandyo mengemukakan bahwa kini, disadari atau tidak, kita semua tengah berada dalam suatu masa yang penuh perubahan dan pergolakan, dan semua ini tentu saja terasa sebagai kegalauan pada tataran kehidupan yang individual.

Peradaban manusia belum sampai pada garis akhirnya yang final. Seperti yang dilukiskan oleh Clifford Geertz, pada awal abad 20 lalu sejarah telah menyaksikan perubahan besar dari tatanan kelompok-kelompok masyarakat (old societies) menjadi bentuk negara bangsa yang baru (newnation state).

Kini saat memasuki milenium ketiga, jutaan manusia menemukan diri mereka terseret dalam arus perkembangan dari bentuk negara-negara bangsa (nation states) menjadi sebuah dunia global yang baru (a new global world), yakni suatu kehidupan yang kian beruang lingkup global dengan struktur sebagai satu dunia penuh perbedaan namun tak lagi terkotak-kotak (one world full of differences but never divided).

Dikatakan oleh Prof. Soetandyo, di tengah perkembangan semacam ini identitas manusia berikut hak-haknya yang asasi akan tak lagi cukup dinyatakan oleh deklarasi-deklarasi seperti Declaration de Droit de l’Homme et du Citoyen (1789), melainkan dengan penyeruan hak-hak asasi manusia dalam konsepnya yang lebih universal sebagaimana yang dinyatakan oleh The Universal Declaration of Human Rights (1948).

Pengenalan identitas ekslusif manusia sebagai warga suatu negara –dengan sebutan citizen, citesein, citoyen atau apapun lainnya- dipandang dari perspektif faktual ataupun normatif, kini manusia telah makin diangkat dalam konsepnya yang lebih universal sebagai penghuni bumi.

Sebagai sesama manusia sebumi, manusia boleh diidealkan secara in abstracto dengan terus secara pasti harus mengabaikan perbedaan-perbedaan atributnya, baik perbedaan rasial, religi, kelas sosial atau strata ekonomi maupun perbedaan kebangsaan.

Manusia adalah manusia, apapun agamanya, rasnya, budaya dan adat bahasanya, jenis kelaminnya, kebangsaannya, sedikit-banyaknya harta kekayaannya ataupun sexual preference-nya. Barang siapa terlalu suka menekankan perbedaan atribut-atribut pribadi yang tersebut di atas, sesungguhnyalah dia itu mempunyai niat untuk bertindak diskriminatif dalam dirinya, dan tak jarang pemikiran diskriminatif seperti itu akan terwujud dalam bentuk perbuatan dan tindak kekerasan baik secara fisik ataupun simbolik. Lebih jauh Prof. Soetandyo menandaskan bahwa Perikemanusiaan (Humanity) adalah martabat tertinggi dalam peradaban manusia masa depan, bukan kebangsaan (nationality).

Perikemanusiaan inilah yang sebenarnya harus dicoba untuk dijangkau dan dicapai manusia sebumi betapapun sulitnya manakala kita perhatikan realitasnya di alam kehidupan nyata sekarang ini.

Menurut Pak Tandyo lagi, kebangsaan tetap penting, namun kebangsaan hanyalah satu tahap persinggahan saja dalam sejarah peradaban manusia sebumi. Banyak orang, khususnya kalangan generasi muda, yang dalam tindakan dan pikirannya kini telah mereleksikan kearifan ini, seakan hendak merealisasikan apa yang pernah dikatakan oleh Mahatma Gandhi : my nationality is my humanity –tatkala beliau harus menengahi konflik antara tokoh-tokoh politik India yang meletupkan deretan kekerasan yang berujung pada perpecahan bangsa.

Itu pulalah yang sebenarnya dimaksudkan oleh Soekarno muda pada tahun 1945 saat usia beliau belum genap 45 tahun, bahwa betapapun tingginya semangat kebangsaan asas ‘perikemanusiaan yang adil dan beradab’ dalam sila ke-2 Pancasila harus didahulukan dari asas ‘persatuan’, bukan kesatuan Indonesia’. (Redaksi) 


Berita lainnya


 


Kembali ke berita