Galeri
Mechandise

Yap, si Pelintas Batas

Yap Thiam Hien Pejuang Ham


Saturday ,25 May 2013

Kategori : Berita

Peringatan dan Refleksi 100 tahun Yap Thiam Hien diperingati sebagai bentuk penghormatan kepada seorang pembela HAM yang telah berjuang tanpa pamrih berjuang demi kemanusiaan. Peringatan itu dilakukan oleh Yayasan Yap Tiam Hien bersama bersama dengan YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia).

Acara peringatan ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh, diantaranya Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra. Dalam makalah kuliah umumnya yang berjudul “Merawat Kebhinekaan; Menyongsong Indonesia Masa Depan.”

Azra menekankan bahwa saat ini bangsa Indonesia memerlukan penguatan kembali di lini demokrasi agar mampu merawat dan memberdayakan kebhinekaan. Pasalnya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa kondisi bangsa ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan.

Dalam acara itu juga dilakukan peluncuran buku yang berjudul “Yap Tiam Hien: Menembus Lintas Batas,”. Buku ini disunting oleh Josep Purnama Widyatmadja, menceritakan sisi lain Yap Tiam Hien yang kerap berseberangan dengan sesama etnis Tionghoa karena perjuangannya menegakkan hukum dan demokrasi.

Buku “YapThiam Hien: Pejuang Lintas Batas” merupakan kumpulan artikel dari para penceramah di tambah dengan beberapa tulisan dari para pengagum Yap maupun yang mengenal Yap secara pribadi. Yap patut disebut pejuang lintas batas, karena perjuangan dan pemikirannya yang melintasi zaman di mana ia hidup.

Yap juga patut disebut pejuang lintas “agama / golongan dan budaya” Karena ia membela setiap orang tanpa memandang golongannya, agama maupun etnis mereka. Tidaklah salah kalau Harry Tjan, seorang aktivis di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Yayasan Pendidikan Trisakti mengatakan sulit mencari duanya orang seperti Yap, pejuang yang menyandang triple minoritas yaitu minoritas suku (Tionghoa), agama (Kristen) dan minoritas jujur serta berani.

“Mencari orang jujur banyak, tapi tidak pemberani. Mencari orang berani banyak tapi mereka tidak jujur”, ungkap Harry.

Walaupun Yap seorang Kristen dan Tionghoa, tapi kiprah dan pikirannya tidak mewakili ataupun didukung oleh orang Tionghoa dan gerejanya di mana ia bergabung. Bahkan sebaliknya ia malah dianggap orang berpenyakit kusta yang perlu dijauhi karena sikap kritisnya. Yap memberikan contoh bagaimana seharusnya orang Tionghoa dan gerejanya seharusnya bersikap kepada mereka yang menjadi korban pelanggaran ham dan pembangunan di Indonesia.

Sementara itu, Todung Mulya Lubis yang juga pendiri Yap Thiam Hien Foundation, menyebut Yap, sebagai pejuang HAM yang memiliki komitmen besar pada penegakan hukum. Yap juga orang yang akan memperjuangkan tegaknya keadilan tanpa pernah takut

“Yap, juga seorang Cina yang bekerja berdasarkan kasih. Pekerjaan yang dia lakukan adalah karena iman Kristen yang mengajarkan setiap orang untuk berbuat kasih.” Pungkasnya.

Di peringatan 100 tahun Yap Thiam Hien, turut hadir politisi Partai Golkar, Akbar Tandjung dan Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Gomar Gultom. Juga tak ketinggalan para sahabat dan murid Yap. Mereka hadir untuk memberikan kesan pesan dan berbagi pengalaman tentang perjumpaan mereka bersama Yap Thiam Hien.

Kegigihan Yap

John-demikian ia dipanggil- memang kepala batu, kaku, idealis dan mungkin sekaligus naif. Apa yang diyakininya sebagai kebenaran dibelanya secara hitam putih. Ia keras. Atas sikapnya itu, beberapa melihatnya sebagai arogan. Sebagian lagi marah. Kebanyakan, gemetar ketika berhadapan dengan advokat berperawakan kecil pendek itu di ruang pengadilan. Tapi, lebih banyak lagi yang menaruh hormat. Karena ketajamannya –ia memeloti pasal demi pasal sampai ke titik koma—Yap amat ditakuti polisi, jaksa dan hakim. Dan karena itu pulalah ia kerap berhadapan dengan teror dan bui.

Saat itu, ”hotel prodeo” jadi semacam rumah keduanya. Pada tahun yang sama, polisi menyekapnya atas tuduhan lebih sumir: terlibat Gestapu gara-gara pernah jadi anggota Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) yang saat itu di cap ”kiri”. Toh, itu tak menyurutkan langkahnya.

Pemuda penganut idealisme Mahatma Gandhi itu terkenal keras hati dan berpendirian teguh. Rata-rata kliennya punya satu ciri: mereka dirampas hak hukumnya, yang dijauhkan dari keadilan, para pejuang hak asasi manusia dan karenanya kebanyakan berkantong cekak.

Terhadap mereka, sering Yap tanpa diminta datang menawarkan pembelaannya, kadang tanpa dibayar sama sekali. ”sekiranya hukum, keadilan dan hak asasi adalah agama. Bukan mustahil Yap akan memeluknya,” kata pengacara Todung Mulya Lubis.

Yap juga membela lawan-lawan politiknya. Yang paling mengesankan adalah ketika pendiri Lembaga Bantuan Hukum yang dikenal anti komunis itu dengan gigih membela Soebandrio. Pada tahun 1973, ia mendesak Kongres Peradin (Persatuan Advokat Indonesia), lembaga yang didirikannya, untuk mengeluarkan pernyataan tegas soal pembebasan tahanan politik PKI di Pulau Buru, yang kebanyakan ditahan tanpa peradilan yang jelas.

Deskriminasi dan perlakuan semena-mena penguasa adalah 2 hal yang paling dibencinya. Sebagai seorang peranakan Cina, Yap tahu betul arti dan rasa pembedaan ras. Yap muda sempat limbung soal indentitas dirinya. Di luar negeri, ia kondang sebagai nasionalis Indonesia. Di negerinya sendiri, sekat masyarakat yang dikukuhkan Belanda membuatnya diposisikan sebagai orang Tionghoa.

Situasi itu membuat jalannya kembali menyempit: jalur Tionghoa. Pada 1954, dia bersama Siauw Giok Tjan mendirikan Baperki, organisasi Tionghoa Peranakan. Tapi tiga tahun kemudian, kedua sobat itu berseteru hebat. Yap lalu ditendang keluar karena menentang sikap politik Siauw mendukung konsepsi Bung Karno kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam soal ini, pikirannya jauh menerobos ke depan, melampaui jamannya. Di sidang Konstituante 12 Mei 1959, Yap menjadi satu-satunya anggota Konstituante yang secara terbuka menentang gagasan Bung Karno itu. Di mata pendiri Regional Council of Human Rights In Asia di Manila (1980) ini, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 lebih memberi jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia.

Sebagai pembela gigih kaum minoritas ia juga menyoal Pasal 6 UUD 1945 yang menentukan Presiden Republik adalah orang Indonesia ”asli”. Yap tidak pernah kepingin jadi presiden. Tapi, buatnya, pasal itu bertentangan dengan prinsip persamaan tiap warga Negara di muka hukum. Dan yang paling gencar digugatnya adalah peluang yang dibuka UUD 1945 adalah begitu dominannya kekuasaan eksekutif. Kekhawatirannya kemudian terbukti benar.  (redaksi)



Berita lainnya


 


Kembali ke berita