Galeri
Mechandise

Seperti Apa Wajah Penegakan HAM Kita?


Sunday ,17 February 2013

Kategori : Artikel

Bicara penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), harusnya bicara tentang hak paling dasar yang mesti dimiliki oleh setiap manusia. Namun, sering kali dalam pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan. Bahkan, Indonesia yang mengaku sebagai Negara pengantut HAM sesuai dengan deklarasi PBB, masih juga tak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang kerap muncul di akar rumput. Dimana letak pemerintah dan apa solusi penyelesaiannya, menjadi pertanyaan dasar yang selalu bergema ketika pelanggaran-pelanggaran HAM kembali terjadi.

Biasanya tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Tanggal ini dipilih sebagai bentuk penghormatan atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948.

Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) sendiri adalah hak yang dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak lahir kedunia hingga ia meninggal dan tidak seorangpun atau kelompok yang boleh mengganggu hak tersebut. Karena itu pula kita sebagai warga negara harus selalu menjunjung tingga nilai HAM tanpa membedakan status, golongan, keturunan, agama, suku, warna kulit, jabatan dan lain sebagainya.

Peringatan hari HAM sedunia dilakukan oleh hampir semua negara dan organisasi yang peduli HAM di dunia. Peringatan ini sering dijadikan momentum untuk melakukan koreksi atas pelaksanaan HAM di masing-masing negara.

Di Indonesia sendiri, kasus pelanggaran ham masih sering terjadi walaupun sudah ada lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan, yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sering kali penyelesaiannya menjadi tidak tuntas, karena tidak ada tindak lanjut dari pemerintah.

Kita juga melihat belum banyak perubahan dalam perlindungan HAM. Baik itu menyangkut hak asasi sosial, ekonomi, politik, sosial budaya, hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan, maupun hak untuk mendapat persamaan dalam hukum dan pemerintahan.

Umumnya pelanggaran terjadi tidak hanya mencakup prilaku pelanggaran pihak penguasa terhadap rakyat, namun bisa terjadi pada siapapun yang melakukan tindakan penghakiman pada pihak lain secara paksa yang bisa menimbulkan kerugian pihak lain. Kondisi ini bisa saja dilakukan pemerintah, pengusaha, majikan maupun masyarakat umum.

Pelanggaran HAM juga bisa terjadi demi alasan mengejar pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdampak pada timbulnya ketimpangan sosial dan politik, kemudian lahir kesenjangan ditengah masyarakat yang kemudian memicu timbulnya ketegangan dan tindak kekerasan oleh masyarakat dan negara.

Hal ini sejalan dengan pendapat Guru besar Fisipol UGM, Prof Dr Mohtar Mas’oed yang mengatakan: timbulnya pelanggaran seringkali dikarenakan pola pikir pemerintah yang berorientasi pada upaya untuk mengumpulkan dan mengakumulasikan capital.

Jika dihitung-hitung, angka pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia menurut Human Right Watch (HRW) serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sebanyak 600 kasus, pada tahun 2011-2012. Jumlah ini meningkat lebih dari 100 persen dibandingkan periode 2010-2011 yang hanya 250 kasus.

Kondisi ini terjadi, karena sering kali putusan pengadilan tidak berpihak pada keadilan sehingga kepercayaan masyarakat pada hukum belum dapat dipulihkan. Menjadi tugas utama penegak hukum untuk mempercepat dan mengoptimalisasi reformasi peradilan.

Menurut Todung Mulya Lubis, pemerhati dan aktivis HAM, pada tahun 2012 lalu, berbagai peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tidak ditangani dengan baik. Peristiwa, seperti salah tangkap, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan penggunaan kekerasan oleh aparat penegak hokum masih marak terjadi.

"Begitu pula halnya dengan konflik vertikal dan horizontal yang terjadi di berbagai daerah seperti Papua, Lampung, Poso dan sebagainya. Harus menjadi perhatian penting baik dalam hal penyelesaian maupun melakukan upaya-upaya pencegahan," tegas Todung beberapa waktu lalu saat jumpa pers menjelang penganugerahan Yap Thiam Hien Award 2012.

Todung mencatat peningkatan kasus intoleransi banyak terjadi di kalangan masyarakat. Seperti kasus penghalangan kegiatan ibadah di GKI Yasmin dan HKBP Filadelpia, penyerangan dan pengusiran warga Syiah dan Ahmadiyah dan penggunaan kekerasan oleh ormas-ormas tertentu menunjukkan wajah intoleransi yang terjadi tidak mampu diatasi.

"Intimidasi, diskriminasi hingga penggunaan kekerasan yang didasarkan pada perbedaan suku, ras, agama dan antar golongan ini masih terjadi di berbagai tempat. Sementara negara tidak mampu mengatasinya dan memberikan rasa aman bagi warganya," tandasnya.

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat, selama periode 2007-2012, terdapat ribuan pengaduan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Skala pengaduan kasus dari tahun ke tahun selalu tinggi. Pada 2008, jumlah pengaduan yang diterima sebanyak 4.843 kasus, pada 2009 (5.853), pada 2010 (6.437), pada 2011 (6.358), dan pada 2012 (kurun waktu Januari hingga Juni) terdapat 2.847 kasus.

Kasus-kasus itu belum termasuk pelanggaran HAM berat masa lalu yang menjadi perhatian publik. Sebut saja, Trisakti, Semanggi I dan II, penculikan aktivis pada 1997/1998, kasus Talangsari (Lampung), hingga kasus Wasior (Wamena).

Keberadaan Komnas HAM juga belum mampu memperbaiki kondisi HAM di Indonesia. Sebagai lembaga negara yang berfungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia, peran Komnas HAM makin dianggap tak penting. Bahkan, terkesan Komnas HAM diabaikan. Ini terlihat dari terkatung-katungnya pemilihan komisioner Komnas HAM beberapa waktu lalu.

Agenda penegakan HAM memang bukan hanya urusan Komnas HAM. Namun, Komnas HAM harus terus didorong agar bisa melaksanakan perannya secara maksimal. Penegakan HAM membutuhkan partisipasi seluruh kalangan, termasuk komitmen kuat dari pemerintah. Tanpa itu semua, tiap peringatan Hari HAM Sedunia hanya disuguhkan dengan angka-angka pelanggaran HAM yang makin meningkat. (Redaksi) 


Berita lainnya


 


Kembali ke berita