Galeri
Mechandise

Bentuk Tim Independen Atas Kekerasan DENSUS 88

Logo KontraS


lihat url


Wednesday ,13 March 2013

Kategori :

KontraS meminta Presiden dan DPR serius menangani praktek buruk penegakan hukum terhadap terorisme di Indonesia. Sejauh ini Presiden, Pemerintah, Polri dan DPR lamban merespon dugaan pelanggaran HAM yang telah terjadi seperti pada rangkaian peristiwa penindakan terorisme 22 Oktober 2006, 11 dan 22 Januari 2007 di Poso, Sulawesi Tengah.

Peristiwa tersebut telah mengakibatkan 18 orang meninggal dunia dan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka. Pada operasi yang bersandikan “Sogili” itu, 25 warga Poso ditangkap dengan tuduhan terlibat serangkaian peristiwa kekerasan terorisme di Poso.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang melakukan penyelidikan saat itu menyatakan bahwa peristiwa 22 Oktober 2006, 11 dan 22 Januari 2006 telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Ketiga peristiwa kekerasan aparat kepolisian di Poso dibagi menjadi tiga peristiwa diwaktu yang berbeda atau kemudian dikenal dengan peristiwa ”22.11.22” pada laporan investigasi KontraS.

Pada peristiwa 22 Oktober 2006, KontraS menemukan fakta telah tejadi kontak senjata antara anggota Brimob Kelapa II Mabes Polri dengan sekelompok warga di Kelurahan Gebang Rejo, akibatnya seorang warga meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka-luka.

Saat kontak senjata berlangsung, aparat kepolisian sempat menahan dan menyiksa dua orang petugas rumah sakit yang hendak melakukan evakuasi korban di lokasi peristiwa. Insiden dalam skala besar kembali pecah saat polisi menggelar operasi dengan kekuatan secara berlebihan di Tanah Runtuh, Kelurahan Gebang Rejo pada 11 Januari 2007. Operasi ini menarget 24 orang yang sebelumnya dimasukan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena dianggap bertanggungjawab di balik serangkaian kekerasan di Poso.

Operasi ini mengakibatkan satu orang di antara para target itu, Dedi Parsan, meninggal dunia. Operasi ini melibatkan berbagai satuan Polri, diantaranya 3 kompi Brimob Polda Suteng, 1 kompi Brimob mabes Polri dan Densus 88.

Operasi Sogili dipimpin langsung oleh Kapolda Sulteng (saat itu), Brigjen Pol Badrodin Haiti di wilayah sasaran operasi Jalan Pulau Jawa I, Pulau Jawa II, Pulau Irian Jaya, Pulau Alor, Pulau Seram dan Jalan Pembantu Gubernur di Kota Poso.

Sedangkan korban lainnya dalam operasi itu adalah Riansyah alias Santoso alias Abdul Hakim dan seorang warga sipil bernama Ibnu yang tidak termasuk dalam DPO. Kedua korban itu mengalami luka tembak.

Aksi kekerasan yang dimulai sejak pagi itu berlanjut pada siang hari sekitar 14.00 WITA saat warga yang ikut dalam iring-iringan pengantar jenasah Riansyah mengeroyok Bripda Dedi Hendra - anggota Polisi Masyarakat - hingga tewas.

Saat itu, polisi berhasil menangkap empat orang DPO lainnya: Paiman alias Sarjono, Upik alias Pagar, Abdul Muis alias Muis, dan Anang Muftadin alias Papa Enal.

Insiden kembali pecah pada 22 Januari 2007 di Tanah Runtuh. Ini terjadi saat polisi menggelar operasi untuk melanjutkan pengejaran orang-orang yang namanya masuk dalam DPO sebagai tersangka pelaku kekerasan.

Buntut operasi ini menimbulkan protes yang meluas dari berbagai kalangan masyarakat sipil karena polisi diduga kuat menggunakan kekuatannya berlebihan saat 15 orang harus berkalang tanah setelah tertembus peluru panas. Jumlah ini terdiri dari seorang personil polisi, tiga orang anak di bawah 18 tahun, dan 11 orang yang menurut polisi merupakan anggota kelompok bersenjata.

Dalam Operasi ini bahkan Polisi menggunakan bangunan Taman Kanak-kanan sebagai tameng tempur dengan DPO yang melawan menggunakan senjata api. Kondisi korban yang tewas dan luka-luka akibat serangan polisi menunjukkan terjadinya penggunaan kewenangan yang berlebihan (excessive use of force) oleh polisi dalam upaya penangkapan orang-orang yang dianggap terlibat dalam serangkaian peristiwa terorisme di Poso.

Bahkan amunisi yang cukup berbahaya diduga digunakan polisi untuk melumpuhkan para tersangka diantaranya hingga menyebabkan para DPO mengalami luka kulit melepuh.

KontraS juga menemukan penanganan jenasah yang tidak manusiawi di Polres Poso, hasil baku tembak sebagai usaha untuk penangkapan di Jalan Pembantu Gubernur Gebang Rejo. Dalam gambar video yang kami dapat, terlihat bahkan satu orang masih bergerak, patut diduga masih hidup (saat itu), dengan nama Udin.

Menurut KontraS, operasi yang dilakukan oleh Polri 11 dan 22 Januari 2007 termasuk jenis operasi khusus terpusat yang tidak dapat dilepaskan dari rangkaian tindakan dan operasi yang selama ini dilakukan Mabes Polri di Poso.

Sementara di lapangan, penindakan terhadap mereka yang dianggap sebagai “pengacau keamanan” di Poso dilakukan oleh Detasemen Khusus 88, pasukan khusus anti teror yang dikendalikan langsung oleh Mabes Polri, yang juga menetapkan 29 DPO pelaku kekerasan di Poso, indikasi ini dapat dilihat dari identifikasi dasar-dasar administratif yang dikeluarkan Polri.

Dari tiga peristiwa tersebut (22.11.22) KontraS berkesimpulan; Bahwa gelar operasi penindakan yang dilakukan oleh Kepolisian patut diduga telah terjadi pengabaian SOP pada tahap dan teknis pelaksanaan operasi hingga terjadi pelanggaran HAM yang berat; tindakan ini jelas merupakan pengabaian dan pelanggaran hukum dan prinsip-prinsip hukum HAM yang berlaku universal sebagamana dijamain dan dinyatakan kembali dalam Resolusi PBB no. 1456 (2003), bahwa negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia wajib memastikan bahwa langkah apapun yang diambil untuk memberantas terorisme harus sesuai dengan kewajiban-kewajiban mereka di bawah hukum internasional.

Bahwa terdapat fakta-fakta praktek kekerasan dan tindakan diluar proses hukum; yang ditujukan ke orang-orang yang masuk dalam daftar teroris atau daftar pencarian orang maupun warga sipil biasa; yang berupa penangkapan/penahanan yang tidak sesuai prosedur, terjadi penembakan terhadap warga selain pelaku terorisme di antaranya; penangkapan, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan, termasuk tindakan polisi yang menghambat upaya penyelamatan korban oleh tim medis.

Bahwa tindakan operasi oleh Polri dalam rangkaian peristiwa ini merupakan pengabaian dan “ketiadaan koordinasi” terhadap TPF (Tim Pencari Fakta) yang dibentuk sebelumnya di tingkat Menkopolhukham pada akhir November 2006 dibawah langsung oleh Menko Polhukam saat itu Bapak Widodo AS.

Mandat tim adalah, salah satunya, mencari fakta atas peristiwa Tanah Runtu 22 Oktober 2006 (peristiwa awal). Rekomendasi dari tim ini adalah upaya penegakan hukum yang persuasif terutama lewat tokoh-tokoh Muslim di Poso. Juga, disarankan pemeriksaan DPO dilakukan di Palu dan menghindari penggunaan kekerasan.

Ada pengabaian/ketiadaan tindak lanjut oleh sejumlah pihak atas rangkaian peristiwa 22.11.22, pertama, Pengabaian laporan oleh Kapolri dari Kapolda Badroedin Haiti pada 11 Januari 2007. Kedua, Pengabaian oleh Komisi Hukum dan di DPR paska menerima Kapolri. Ketiga, Pengabaian oleh Komnas HAM pasca turun lapangan pada 2007, termasuk keempat adalah Pengabaian oleh TPF (kantor Menkopolhukam) atas rangkaian kasus-kasus ini. 

Akibatnya hingga kini tidak ada kejelasan akuntabilitas atas kasus-kasus diatas. Atas temuan pada peristiwa itu, KontraS merekomendasikan kepada: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera membentuk tim independen mengusut telah terjadinya sejumlah tindakan penangkapan, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan diluar proses hukum dan tindakan pelanggaran HAM lainnya oleh Densus 88 dari operasi Sogili di Poso.

Pemerintah dan DPR juga perlu mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jika perlu hingga merevisi substansi-substansi pasal yang berbahaya.

KontraS mencatat pemberian kewenangan secara berlebihan kepada aparat keamanan dan penegak hukum antara lain soal penangkapan dan menginterogasi tersangka selama 7x24 jam, menangkap tersangka hanya berdasarkan laporan intelijen dengan atau tanpa otorisasi dari pengadilan.

Kewenangan-kewenangan berlebih ini telah menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan kebebasan dasar manusia. Kami berharap penegakan hukum atas kejahatan terorisme bisa dilakukan secara profesional dan tetap memperhatikan martabat manusia. Kami khawatir buruk muka penegakan hukum dalam penanganan kejahatan terorisme bisa menjadi pemicu tumbuhnya simpati terhadap kelompok teroris di Indonesia.

Jakarta, 11 Maret 2013 


 


Kembali ke berita